LINTAS SUKABUMI – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap sejalan dengan tujuan nasional, sekaligus benar-benar berpihak pada petani dan pelaku ekonomi lokal.
Salah satu sorotan utama adalah masih ditemukannya penggunaan buah dan sayur impor oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menegaskan, Program MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak, melainkan strategi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG ini adalah investasi negara untuk masa depan. Bukan hanya soal anak kenyang, tetapi bagaimana negara memastikan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing,” ujar Ferry kepada awak media, Rabu (21/01/2025).
Ia menambahkan, sesuai amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh dapur SPPG, termasuk di Kabupaten Sukabumi, harus menjalankan program ini secara amanah dan konsisten dengan tujuan awalnya.
“Inti utama MBG adalah menopang calon generasi masa depan dari sisi gizi. Jika itu berjalan baik, kita sedang menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Selain aspek gizi, Ferry menegaskan bahwa MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Program ini seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi petani lokal, pedagang kecil, dan pelaku UMKM untuk menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG.
“MBG ini punya misi ekonomi. Petani lokal harusnya menjadi aktor utama, bukan sekadar penonton. Kalau dapur MBG hidup, ekonomi di tingkat bawah juga ikut bergerak,” katanya.
Namun, Ferry mengaku prihatin karena masih ada SPPG yang justru menggunakan buah dan sayur impor. Menurutnya, praktik tersebut bertolak belakang dengan semangat MBG dan berpotensi mematikan peran petani lokal.
“Kami mengutuk keras dan mengimbau secara tegas agar seluruh SPPG tidak menggunakan buah, sayur, atau bahan pangan impor. Menggunakan produk impor berarti menutup peluang petani lokal dan justru menguntungkan importir serta negara lain,” tegas Ferry.
Ia menilai, penggunaan produk impor dalam program yang dibiayai negara merupakan ironi, mengingat Indonesia memiliki kekayaan hasil pertanian yang melimpah.
“Kita ini negara agraris. Kalau di daerah ada pisang, pakai pisang. Ada melon, pakai melon. Banyak buah dan sayur lokal yang kualitasnya tidak kalah. Tidak ada alasan bergantung pada produk impor,” ujarnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi memastikan akan bersikap tegas dalam pengawasan pelaksanaan MBG, khususnya terkait penggunaan bahan pangan lokal.
“Kami akan terus mengingatkan dan mengawal agar seluruh SPPG berhenti menggunakan buah dan sayur impor, dan beralih sepenuhnya ke produk lokal. Ini soal keberpihakan pada petani dan penguatan ekonomi masyarakat bawah,” pungkasnya(*)
