LINTAS SUKABUMI – Pasca Penangkapan Oknum Kepala Desa Tamanjaya yang di duga terlibat dengan Narkoba jenis Shabu di Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi beberapa hari yang lalu, membuat polemik beberapa unsur pemerintahan yang ada di ruang lingkup desa maupun kecamatan setelah oknum kepala desa tersebut dinyatakan Status Tersangka oleh Satnarkoba Polres Sukabumi.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyikapi kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret oknum Kepala Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas.
Hal itu disampaikan dalam audiensi DPRD bersama BPD Tamanjaya, Camat Ciemas, DPMD, Inspektorat, dan BNNK Sukabumi untuk membahas tindak lanjut kasus tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba, terlebih pelakunya merupakan kepala desa yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin masyarakat.
“Tidak ada istilah toleransi terkait yang namanya penyalahgunaan narkoba,” tegas Andri, Selasa(11/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut sudah diketahui mayoritas masyarakat Tamanjaya. DPRD khawatir jika penanganannya terlalu lama justru memicu gejolak di tingkat desa.
“Kami tidak ingin adanya gejolak ataupun masalah timbul dari bawah ketika penanganan dari unsur pemerintah setempat lalai ataupun lambat,” ujarnya.
Andri juga mendorong agar proses pemberhentian dapat segera ditempuh apabila dasar hukum telah terpenuhi. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga etika dan kelayakan seorang kepala desa.
“Jangankan menjadi kepala desa, menjadi calon kepala desa pun kan harus sudah bebas dari narkoba,” ujarnya.
Namun, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Samsul Bahri, menegaskan pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi atau hasil pemeriksaan awal. Pemerintah membutuhkan dasar hukum dan dokumen resmi mengenai status penyalahgunaan narkotika tersebut.
“Kami tetap menunggu status hukum dari yang tersangka seperti apa. Secara yuridis harus ada surat yang betul menyatakan terlibat penyalahgunaan narkoba,” jelas Samsul.
Sementara perwakilan BPD Tamanjaya mengaku masih menunggu kepastian hukum sebelum mengambil keputusan. Meski pertanyaan mengenai masa depan kepemimpinan desa mulai muncul.
“Masalah pertanyaan wajar, ada yang bertanya bila pimpinan terjerat hukum. Ini ditakutkan jadi Polemik atas kasus tersebut. Ini belum jelas menyangkut pengunduran atau diberhentikan,” tandasnya.
