LINTAS SUKABUMI – Keselamatan relawan dan pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sukabumi. Seluruh pengelola SPPG didorong segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Hal itu menjadi salah satu fokus pembahasan lanjutan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah pihak terkait di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/9/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, mengatakan pengurusan PBG dan SLF bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan keamanan bangunan yang digunakan untuk aktivitas SPPG.
“Alhamdulillah hari ini Komisi 1 melaksanakan kembali rapat tindak lanjut terkait edaran Bupati Sukabumi. Terkait beberapa poin di mana salah satunya adalah untuk pengurusan perizinan PBG dan SLF dan lainnya,” kata Andri.
Menurutnya, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan para relawan yang menjadi tenaga kerja di SPPG. Mereka dinilai harus bekerja di bangunan yang benar-benar aman dan telah memenuhi standar kelayakan fungsi.
“Nah, hari ini ingin melindungi masyarakat Kabupaten Sukabumi, terlebih lagi para relawan dapur yang menjadi tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang hari ini ikut di dalamnya sebagai menjalankan untuk pengolahan masak dan lain-lain,” cetusnya.
