LINTAS SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyebut proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) sudah Final. Hal tersebut disampaikan Budi dalam audiensi yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, di ruang Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kabupaten Sukabumi.
Audiensi tersebut melibatkan perwakilan DOB KSU dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, Komisi I, serta unsur eksekutif dari BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, Bappelitbangda, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP bertindak sebagai pimpinan rapat. Dia menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi pemekaran wilayah Sukabumi Utara.
“Perjuangan pemekaran ini sudah sampai pada tahap final. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi,” tegas Budi.
Saat ini ujarnya, satu-satunya yang menjadi penentu kelanjutan proses adalah pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, pemekaran akan terjadi secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tinggal menunggu moratorium dicabut. Begitu itu terjadi, pemekaran akan berjalan. Kami mengajak semua pihak untuk tetap istiqomah dan melanjutkan perjuangan ini,” tambahnya.
Lebih jauh, Ketua DPRD mengajak para tokoh masyarakat dan seluruh elemen di Kabupaten Sukabumi untuk melihat persoalan ini secara rasional dan objektif.
Menurutnya, perjuangan pemekaran KSU bukanlah proses instan, melainkan aspirasi panjang masyarakat yang kini hanya tinggal selangkah lagi menuju realisasi.
“Kami minta semua tokoh daerah tetap satu suara. Ini bukan sekadar kepentingan wilayah, tapi bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari DOB KSU menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPRD dan Pemkab Sukabumi dalam mendukung proses pemekaran. Mereka berharap agar komitmen ini menjadi kekuatan bersama dalam mendorong percepatan keputusan di tingkat pusat.(*)
