LINTAS SUKABUMI – Tragedi kecelakaan wahana jetski di Pantai Buffalo, Palabuhanratu beberapa waktu lalu yang merenggut nyawa seorang wisatawan asal Arab Saudi, menjadi tamparan keras bagi tata kelola wisata air di Kabupaten Sukabumi.
Adanya peristiwa ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga memantik sorotan tajam dari berbagai element masyarakat juga dari legislatif daerah kabupaten Sukabumi.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa insiden tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan wisata berisiko tinggi (high risk), khususnya wahana olahraga air seperti jetski.
Menurutnya, aspek keselamatan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dianggap sekadar pelengkap administrasi, untuk itu Budi menekankan, legalitas dan perizinan bukanlah formalitas belaka. Izin merupakan pintu utama untuk memastikan sebuah usaha wisata layak beroperasi
“Karena di dalamnya terdapat proses verifikasi standar keselamatan dan kelayakan operasional,” terangnya.
“Seharusnya pengelola wisata jetski itu mendapatkan izin pengelolaan wisata terlebih dahulu. Kenapa? Agar operasionalnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP yang berlaku,” imbuhnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan, Izin itu merupakan pintunya, karena di dalamnya ada verifikasi kelayakan dan keselamatan dan Politisi Partai Golkar tersebut menilai, pengelola yang mengabaikan perizinan hampir pasti juga abai terhadap penerapan SOP keselamatan di lapangan.
“Padahal, wisata air memiliki risiko tinggi yang menuntut kesiapsiagaan maksimal, mulai dari kelayakan wahana, kompetensi operator, hingga kesiapan tim penyelamat,” tuturnya.
“Kalau izinnya saja tidak ditempuh, bagaimana kita bisa menjamin SOP penyelamatan dan keamanannya benar-benar diterapkan? Ini menyangkut nyawa orang. Jangan sampai kelalaian seperti ini justru mencoreng wajah pariwisata Sukabumi di mata nasional bahkan internasional,” sambungnya.
Budi pun mendesak pemerintah daerah bersama aparat terkait untuk bertindak tegas. Penertiban terhadap wahana wisata yang beroperasi tanpa izin lengkap dinilai sebagai langkah mendesak agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ia berharap tragedi ini menjadi titik balik bagi pembenahan sektor pariwisata, sehingga setiap destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
“Aturan dibuat untuk keselamatan bersama. Pengelola wajib taat asas, dan pemerintah tidak boleh ragu menegakkan regulasi. Jangan sampai keselamatan dikorbankan demi keuntungan semata,” pungkas Budi Azhar.(*)
