LINTAS SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, S.H., melaksanakan kegiatan Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Kampung Gunung Geulis, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur jalan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga kendala kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif saat dibutuhkan untuk berobat.
Kegiatan reses tersebut dihadiri warga bersama pemerintah desa setempat. Dalam suasana dialog langsung, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Infrastruktur jalan dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian yang terus diperjuangkan melalui peran dan fungsi legislatif.
“PKB Kabupaten Sukabumi serius dalam membangun infrastruktur. Jalan Cikaramat–Cigaru sepanjang 5 kilometer sebentar lagi selesai,” ujar Hamzah di hadapan warga.
Ia juga menyampaikan rencana perbaikan jalan Gunung Karamat di Kecamatan Cisolok untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan akan menjadi perhatian dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Untuk tahun 2027, insyaallah jalan Gunung Karamat akan dilaksanakan perbaikan. Insyaallah warga Gunung Karamat dan Gunung Tanjung akan merdeka dari jalan yang rusak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Meski demikian, pelaksanaan perbaikan tetap perlu mengacu pada proses perencanaan, penganggaran, serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Selain persoalan infrastruktur jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Aspirasi tersebut berkaitan dengan harapan warga agar rumah yang kondisinya belum memadai dapat memperoleh perhatian melalui program bantuan atau penanganan yang sesuai dengan kriteria pemerintah.
Perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu kebutuhan sosial yang penting karena berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat. Melalui forum reses ini, aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat sesuai kewenangannya.
Aspirasi tersebut juga menjadi pengingat pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas, ketersediaan anggaran, serta persyaratan program yang berlaku.
Persoalan lain yang turut disampaikan warga adalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif ketika hendak digunakan untuk memperoleh pelayanan medis. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya ketika membutuhkan akses pengobatan di rumah sakit.
Menanggapi keluhan itu, Hamzah menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya peran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat desa untuk ikut membantu warga yang membutuhkan pendampingan.
“Kami siap membantu bagi masyarakat yang terkendala BPJS tidak aktif. Kepengurusan PKB tingkat desa harus aktif membantu warga yang ingin berobat ke rumah sakit, walaupun Gubernur Jawa Barat telah menggratiskan bagi masyarakat yang berobat,” jelasnya.
Menurut Hamzah, persoalan administrasi kesehatan perlu mendapatkan perhatian agar masyarakat tidak kebingungan ketika hendak mengakses pelayanan medis. Pendampingan terhadap warga, termasuk membantu memeriksa status kepesertaan dan mengarahkan mereka ke instansi yang berwenang, menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kendala tersebut.
Dalam pelaksanaannya, status kepesertaan dan hak pelayanan setiap warga tetap perlu diperiksa sesuai ketentuan program jaminan kesehatan serta kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Cisolok menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Hamzah Gurnita atas realisasi pembangunan jalan desa di wilayah Desa Cisolok melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan masyarakat. Pembangunan jalan desa diharapkan dapat membantu memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Dukungan pembangunan melalui aspirasi anggota DPRD menjadi salah satu jalur penyampaian kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Namun, setiap usulan tetap harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan yang berlaku.
(Red)
