LINTAS SUKABUMI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina mengawali reses perdana Masa Sidang I Tahun 2026 dengan turun langsung ke wilayah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan Reses perdana kali ini dimanfaatkan untuk mendengarkan berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, dengan fokus utama pada isu perlindungan anak dan perempuan.
Dalam dialog bersama warga, Rika menilai bahwa persoalan perlindungan anak dan perempuan masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Menurutnya, berbagai kasus yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat dengan faktor sosial, ekonomi, serta lingkungan keluarga.
“Perlindungan anak dan perempuan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak. Negara harus hadir, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” ungkap Rika, Kamis pagi (5/2/2026).
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan, pendampingan korban, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan.
Selain isu sosial, warga Palabuhanratu juga menyampaikan berbagai masukan terkait pembangunan infrastruktur. Rika mencatat bahwa sejumlah proyek infrastruktur dasar di wilayah tersebut sudah mulai dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Infrastruktur ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penunjang mobilitas dan penggerak ekonomi warga. Ketika akses jalan dan fasilitas dasar membaik, dampaknya langsung terasa pada aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Rika memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap harus berjalan seiring dengan penguatan aspek sosial, termasuk perlindungan kelompok rentan. Ia menilai, kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana rasa aman dan keadilan dirasakan oleh anak-anak dan perempuan.
“Melalui reses ini, aspirasi masyarakat Palabuhanratu dapat terakomodasi secara proporsional dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kabupaten Sukabumi, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, baik secara ekonomi maupun sosial,” tandasnya(*)
