LINTAS SUKABUMI – Aksi Ratusan Guru Honorer kategori R3 yang menuntut Hak nya ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, membuat keprihatinan dan perhatian semua pihak, salah satunya Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib guru honorer, terutama kategori R3, yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih minim perhatian dari pemerintah.
Rika menilai tuntutan para guru honorer tersebut sangat wajar, mengingat kontribusi besar mereka dalam dunia pendidikan. “Guru harus diperhatikan, mereka berperan penting dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu daerah salah satunya tergantung dari pendidikannya. Jadi wajar jika mereka (guru honorer R3) menanyakan nasib mereka ke kantor Setda,” ujar Rika pada Jumat (17/1/2025).
Ia mengakui bahwa kewenangan terkait status PPPK berada di BKPSDM, baik di tingkat daerah maupun pusat. Meskipun demikian, sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan di Komisi IV DPRD, Rika menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak guru honorer.
“Kami (Komisi IV) akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, agar nasib para guru honorer itu bisa lebih diperhatikan,” katanya.
Rika juga menyadari adanya keterbatasan di pihak pemerintah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Namun, ia menekankan pentingnya mencari solusi untuk masa depan para guru honorer.
“Saya paham di pemerintahan ada keterbatasan anggaran, kebijakan atau lainnya. Tapi, kita akan terus mendorong agar masa depan para guru honorer ada kejelasannya,” tegasnya.
Pernyataan Rika ini memberikan angin segar bagi para guru honorer R3 di Kabupaten Sukabumi yang tengah memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan mereka. Komitmen DPRD untuk terus mengawal isu ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi nasib para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.***
